Humas Setda – Presiden RI. Joko Widodo meninjau langsung proyek irigasi dan jalan produksi padat karya Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,(PUPR) di Desa kempek Kec. Gempol Kab. Cirebon Minggu, (11/3/2018).
Pada kesempatan ini rombongan Presiden Joko Widodo beserta jajarannya di dampingi Gubernur Jawa barat Achmad Heryawan, seusai menghadiri acara pernikahan putri dari Pimpinan Ponpes Khas Kempek Kab. Cirebon KH. Mustofa Aqil, langsung bertolak ke proyek irigasi yang lokasi nya tidak jauh dari area Ponpse Kempek.
Para rombongan Joko Widodo disambut baik oleh Plt. Sekda Kabupaten Cirebon H. Rahmat Sutrisno, yang sebelumnya sudah berada dilokasi proyek.
Jokowi menyampaikan, bahwa di Kabupaten Cirebon sendiri ada 43 titik yang akan dilaksanakan Pembangunan proyek ini oleh padat karya kementrian PUPR. Mudah – mudahan setelah dibangunnya irigasi dan jalan produksi akan menambah nilai jual masyarakat Kabupaten Cirebon, “katanya.
Setelah selang beberapa menit dalam kunjungannya di Desa Kempek, rombongan Presiden beralih menuju Hotel Radiant Kecamatan Beber Kab. Cirebon untuk membagikan ribuan sertifikat kepemilikan tanah milik warga diantaranya dari Kabupaten/Kota Cirebon, kabupaten Indramayu, Majalengka dan Kuningan.
Semuanya ada 9000 sertifikat tanah milik warga yang akan diserahkan, namun sore itu baru 3000 sertifikat sisanya akan diserahkan oleh masing – masing kantor wilayah.
Joko Widodo berharap setelah di serahkannya sertifikat kepemilikan tanah ini tidak ada lagi sengketa para warga tentang lahan yang dimilikinya, dan ditambahkan oleh Joko widodo bahwa dengan kepemilikan sertifikat ini para warga harus memanfaatkan nya dengan baik.
Plt. Bupati Cirebon, Shelly Andriyani Gantina, turut mendampingi RI 1 dalam acara penyerahan sertifikat ini, mengatakan, dirinya turut merasa bangga bahwa Kabupaten Cirebon bisa terpilih dalam agenda ini.
“Saya senang Karena kabupaten Cirebon bisa dikunjungi oleh Bpk. Presiden Joko Widodo, dan sangat berterima kasih kepadanya, karena bisa datang langsung untuk penyerahan sertifikat tanah milik warga. “kata Shelly.
Selanjutnya, Shelly menghimbau kepada para warga agar sebisa mungkin kepemilikan sertifikat tersebut dipergunakan dan dimanfaatkan secara maksimal, hindari seseuatu hal yang berisiko, misalnya sertifikat tersebut digadaikan namun dirinya tidak mampu untuk mencicil tiap bulan. ” tandasnya. (NJT).