Humas Setda – BPKP Perwakilan Provinsi Jabar menyelenggarakan kegiatan bincang pagi dengan tema Peningkatan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Level 3 dan Kapabilitas Aparat Pemerintah Intern Pemerintah (APIP) Level 3 pada Pemerintah daerah se- Provinsi Jawa Barat 19/3
Dalam sambutanya Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat Iman Achmad Nugraha Menyampaikan tujuan penyelenggaraan acara ini adalah untuk mempercepat Peningkatan SPIP level 3 (skala 1-5) dan Kapabilitas APIP Level 3 (skala 1-5) Pemda se- Provinsi Jawa Barat.
Sampai dengan saat ini baru tujuh yang hasil penilaiannya secara mandiri (self assesment) yang level 3, dan 2 diantaranya sedang proses reviu BPKP Perwakilan Jawa Barat, setelah hasil reviu dinilai masuk level 3 maka selanjutnya di Quality Assurance (QA) oleh BPKP Pusat untuk memastikan pemda tersebut bisa diterima atau tidak mendapat penilaian leveling SPIP tersebut, demikian juga dengan penilaian Kapabilitas APIP, dan sampai dengan saat ini dari 12 APIP yang telah melakukan penilaian mandiri dengan posisi level 3, baru 1 APIP yang masuk proses QA oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat dan selanjutnya bila dianggap sesuai maka akan diriviu BPKP Pusat, ungkapnya.
“Maka dari itu dari kondisi tersebut masih perlu kerja keras dan perlu dukungan komitmen dari Kepala Daerahnya, mengingat target pemerintah pusat sampai dengan tahun 2019 minimal 85% pemerintah daerah se – Jawa Barat sudah level 3 untuk penilaian maturitas (kematangan) SPIP dan juga Kapabilitas APIP nya” harap Iman.
Dalam sambutanya Gubernur Jawa Barat juga menyampaikan dalam tahun 2017 di Jawa Barat yang sudah masuk dalam kevel 3 baru ada 3 yaitu Provinsi Jawa Barat, Kab Bekasi dan Kab Sukabumi dan untuk tahun 2018 ada peningkatan menjadi 7 yakni Privinsi Jawa Barat dan 6 kab/kota dari 27 kab/kota se Jawa Barat.
Peningkatan level SPIP dan APIP ini sangat penting karena kedepan tuntutan akuntabilitas publik semakin tinggi, maka dari itu tuntutan pengelola keuangan dan pembangunan secara evektif, evesien, akuntabilitas dan transparan pada penyelenggara negara termasuk kedalam pelaporan keuangan, penanganan aset negara dan ketaatan terhadap pelaporan perundang-undangan dapat dilihat oleh publik dengan kemajuan teknalogi informasi dan komunikasi saat ini ungkap Gubernur Jawa Barat
hadir dalam kegiatan bincang pagi tersebut Kepala BPKP Pusat Dr. Harda Hadi Perdana, Kepala BPKP Perwakilan Jawa Barat Iman A Nugraha, Gubernur Jawa Barat Achmad Heryawan, Bupati Walikota Se-Jawa Barat, Kepala Inspektorat Se-Jawa Barat. (AS/SW)