Minggu , 24 Maret 2019
Home / Berita / Penghargaan di Bidang Akuntabilitas Dari Menpan RB, Pemkab Cirebon Mendapatkan Predikat B

Penghargaan di Bidang Akuntabilitas Dari Menpan RB, Pemkab Cirebon Mendapatkan Predikat B

Penghargaan di Bidang Akuntabilitas Dari Menpan RB, Pemkab Cirebon Mendapatkan Predikat B

 

 

Humas Setda  – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon telah menunjukan kinerja yang baik hal ini buktikan dengan diterimannya penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di bidang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Inspektorat Provinsi Jawa Barat atas nama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah melaksanakan evaluasi terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2018. Di The Trans Luxury Hotel Jl. Gatot Subroto No. 289, Batununggal, Kota Bandung, Jawa Barat, Senin 28/1/19.

Pelaksanaan evaluasi tersebut berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Evaluasi ditujukan untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented govermment) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan.

Dari hasil evaluasi tersebut Pemerintah Kabupaten Cirebon mendapat predikat penilaian di tahun 2018 dengan predikat “B” dengan nilai 63,75 di tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Cirebon mendapat peringkat penilaian “B” dengan nilai 65,00.  Laporan Hasil Evaluasi yang disamapaikan Inspektorat Provinsi Jawa Barat agar terjadi peningkatan akuntabilitas kinerja yang lebih baik pada tingkat Pemerintah Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Adapun bobot penilaian tingkat akuntabilitas kinerja meliputi penilaian Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja, Capaian Kinerja. (Tim Humas_Setda)