Humas Kabupaten Cirebon – Banyaknya problem yang ditimbulkan dari ketidak akuratan data, membuat Bupati Cirebon Drs H Imron, M.Ag, meminta pengurus baru Forum Kuwu Kabupaten Cirebon (FKKC), untuk bisa menseriusi terkait pengolahan data warga.
hal tersebut disampaikan Imron, usai melantik pengurus FKKC masa bakti 2021 – 2024 di Pendopo Bupati Cirebon.
Imron mengatakan, mengacu pada pengalaman distribusi Bansos tahun lalu, cukup banyak problem yang terjadi, akibat carut marutnya data warga.
“Oleh karena itu, kami meminta kepada FKKC, untuk bisa memperhatikan terkait data warga,” ujar Imron, Rabu 17 Februari 2021.
Imron meminta, dalam data tersebut nanti bisa mengetahui berapa jumlah Kepala Keluarga (KK) dan juga jumlah penduduk disetiap desa.
Sehingga nanti kedepannya, data yang akan digunakan dalam merumuskan kebijakan oleh Pemkab Cirebon, merupakan data yang didapatkan dari desa.
“Jadi, data yang akan dijadikan rujukan oleh dinas dan pemkab cirebon, merupakan data dari desa,” kata Imron.
Dalam kesempatan tersebut, Imron meminta kepada para kuwu, untuk selalu berkomunikasi dengan pemda, agar program-program yang sedang dilaksanakan, bisa berjalan dengan baik.
Imron juga mengaku sangat terbuka, jika para kuwu ingin berkomunikasi secara langsung.
Selain itu, mantan Kepala Kemenag Kabupaten Cirebon ini juga mengingatkan kepada para kuwu, untuk bisa mempertanggungjawabkan secara administrasi, seluruh anggaran yang sudah digunakan.
Serta, bisa menyerap anggaran yang sudah disalurkan, sesuai dengan kebutuhan dan perencanaan yang sudah dibuat.
” Karena kalau ada keterlambatan penyerapan anggaran, nanti bisa mengganggu yang lainnya,” kata Imron.
Untuk meningkatkan sumber daya yang ada, Imron juga mendorong kepada para kuwu, untuk bisa memunculkan potensi yang dimiliki oleh masing-masing desa.
Terlebih, jka potensi tersebut nantina, bisa menjadi salah satu solusi untuk penanggulangan ekonomi yang sedang menurun saat ini.
Sementara itu, Ketua FKKC Mulai mengatakan, bahwa pihaknya siap untuk melaksanakan pesan yang sudah diamanatkan oleh bupati.
Muali menegaskan, bahwa para kuwu akan selalu berkoordinasi denga pemda dan siap patuh terhadap intruksi yang dikeluarkan oleh bupati.
” Kuwu akan manut terhadap petunjuk dari kabupaten,” ujar Muali.
Salah satu program kerja yang akan dilaksanakan pada kepegurusannya kali ini, FKKC Kabupaten Cirebon akan melakukan pendampingan hukum terhadap para Kuwu.
Karena menurut Muali, tidak semua kuwu faham terkait hal yang bersangkutan dengan hukum.
” Kami siap melakukan pendampingan hukum terhadap para kuwu,” kata Muali. (Tim Liputan)