Humas Setda – Dalam rangka meningkatkan pengawasan ketenagakerjaan, khususnya memastikan norma Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) terimplementasikan dengan baik, Kementerian Ketenagakerjaan RI (Kemenaker) bersama Tim Komisi IX DPR RI melakukan kunjungan spesifik ke Cirebon, Jawa Barat pada Hari Selasa (27/3/2018).
Rombongan Tim Komisi IX DPR RI dipimpin langsung oleh Ketua Komisi IX, Dede Yusuf. Turut mendampingi kunjungan spesifik Komisi IX DPR RI ini, Direktur PNK3 Kemnaker, Herman Prakoso Hidayat, Kepala Disnaker Provinsi Jawa Barat, Sekretaris Disnaker Kabupaten Cirebon, Perwakilan Serikat Pekerja Indonesia perwakilan Cirebon, Perwakilan BPJS Ketenagakerjaan Cirebon
Kunjungan ini sendiri dilakukan pada dua lokasi. Pertama, kunjungan ke Kantor Bupati Cirebon. Kedua, Kemnaker bersama Tim Komisi IX mengunjungi PT. Embee Plumbon Tekstil.
Dalam kunjungannya Komisi IX DPR RI yang membidangi masalah Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kependudukan dan Kesehatan ini banyak menyoroti masalah ketenagakerjaan yang ada di Jawa Barat khususnya di Kabupaten Cirebon karena banyak terjadi kejadian-kejadian yang fatal terhadap tenaga kerja yang ada di Kabupaten Cirebon, dan juga Komisi IX DPR RI menyoroti tentang tenaga migran yang bekerja di luar negeri karena Kabupaten Cirebon merupakan kabupaten yang banyak mengirimkan Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri se Jawa Barat setelah Kabupaten Indramayu.
Menurut Dede Yusuf yang juga Ketua Rombongan Komisi IX DPR RI menyampaikan sesuai Undang- Undang no 18 tahun 2017 yang mewajibkan pemerintah untuk membuat pelatihan bagi calon-calon tenaga kerja, sudah selayaknya Kabupaten Cirebon sebagai daerah yang telah di sepakati bersama untuk membentuk BLK PMI ( Balai Latihan Kerja Pekerja Migran Indonesia) untuk pelatihan para pekerja migran yang akan ke luar negeri
“Pelatihan itu tentu bisa di biayai oleh pemerintah atau juga bisa oleh negara penerima tenaga migran tersebut dengan cara kerja sama dengan pemerintah daerah untuk membuat pelatihan sehingga para tenaga migran tidak lagi melalui calo-calo tetapi melalui BLK-BLK tersebut” ungkap Dede Yusuf
Sedangkan Plt Bupati juga menyampaikan bahwa Kabupaten Cirebon harus fokus menciptakan lapangan pekerjaan dari sektor formal karena yang di kenal oleh pemerintah pusat bahwa Kabupaten Cirebon dan Indramayu merupakan pengirim tenaga migran dari sektor informal terbesar se Jawa Barat,
“Maka dari itu kedepan Provinsi Jawa Barat akan fokus membangun BLK PMI di Kabupaten Cirebon karena Kabupaten Cirebon sudah menetapkan layanan satu atap untuk BLK PMI dan di sarankan oleh Komisi IX DPR RI Juga agar keberadaan BLK PMI tidak difokuskan di Kota Bandung tetapi harus di fokuskan kepada daerah yang banyak tenaga migran” ungkap Selly
Selly juga menyampaikan bahwa Komisi IX juga banyak memberikan dorongan kepada pemerintah daerah untuk bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan karena BPJS Ketenagakerjaan banyak program yang bisa di kerja samakan dengan pemerintah daerah khususnya terkait dengan masalah tenaga kerja yang ada di Kabupaten Cirebon. (AS/SW)